Ulasankaltim.id, Samarinda – Polemik mengenai belum diberikannya insentif bagi pengawas madrasah di Kalimantan Timur mendapat perhatian khusus dari DPRD setempat. Kondisi ini dianggap mencerminkan ketidakseimbangan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada tenaga pengawas pendidikan.
Masalah tersebut pertama kali diungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, setelah menerima laporan bahwa pengawas madrasah bekerja tanpa dukungan anggaran operasional. Sementara itu, pengawas sekolah umum di bawah Dinas Pendidikan sudah menikmati insentif daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Darlis menyampaikan bahwa satu orang pengawas madrasah bisa bertanggung jawab atas sejumlah besar lembaga pendidikan di wilayah kerjanya. Jumlah tersebut dinilainya tidak wajar jika tidak disertai dukungan yang memadai dari pemerintah.
Ia menilai beban kerja yang berat membuat pembinaan madrasah tidak dapat dilakukan secara optimal. Banyak pengawas harus membatasi kunjungan lapangan karena tidak memiliki biaya operasional untuk turun langsung.
“Sebagian pengawas hanya bisa melakukan komunikasi jarak jauh karena tidak ada anggaran untuk melakukan monitoring ke madrasah,” kata Darlis.
Ketimpangan ini menjadi sorotan karena fungsi pengawasan yang diemban pengawas madrasah dan pengawas sekolah sebenarnya memiliki kesetaraan dalam hal tanggung jawab. Namun realisasinya, dukungan yang diterima kedua kelompok ini tidak sama.
Menurut Darlis, penyebab masalah ini bukan pada regulasi pusat. Ia memastikan tidak ada aturan yang melarang pemerintah provinsi memberikan insentif bagi pengawas madrasah.
Ia menjelaskan bahwa insentif tersebut tidak termasuk dalam kategori tunjangan jabatan, sehingga keputusan pemberiannya bisa ditetapkan melalui mekanisme anggaran daerah. Artinya, pemerintah provinsi memiliki wewenang penuh untuk menetapkannya.
“Insentif ini sama sifatnya dengan yang diberikan kepada guru madrasah atau guru pendidikan agama. Secara normatif masih memungkinkan diberikan kepada pengawas madrasah,” ujarnya.
Darlis menilai pemberian insentif akan memberikan dampak langsung terhadap kinerja pengawas. Selain meningkatkan kesejahteraan, dukungan tersebut dinilai dapat memperkuat kualitas supervisi terhadap madrasah yang jumlahnya terus bertambah di Kaltim.
Dengan dukungan anggaran, ia meyakini pengawas dapat menjalankan pembinaan secara lebih intensif. Hal ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi mutu pendidikan berbasis keagamaan di daerah.
“Kami meminta pemerintah provinsi mempertimbangkan alokasi anggaran untuk pengawas madrasah agar ada keadilan dalam pemberdayaan tenaga pengawas pendidikan,” tegasnya.
DPRD Kaltim memastikan akan terus mendorong penyelesaian persoalan ini dalam pembahasan anggaran daerah. Dewan menegaskan perlunya kebijakan yang setara bagi seluruh pengawas pendidikan demi menjaga mutu pendidikan yang lebih merata di Kalimantan Timur. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
