Ulasankaltim.id, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat meredam potensi polemik pascainsiden yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat operasi penertiban di sebuah tempat hiburan kawasan Jalan Teuku Umar, Kelurahan Karang Asam Ulu. Kepala daerah setempat memastikan gesekan fisik maupun adu mulut yang sempat menyita perhatian publik tersebut sama sekali tidak mencerminkan keretakan relasi antarpenegak hukum di Ibu Kota Kalimantan Timur.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa peristiwa itu berakar murni dari kendala transmisi informasi dan kesalahpahaman koordinasi taktis di lapangan. Ia meminta segenap elemen masyarakat maupun media massa untuk tidak menarik kesimpulan gegabah yang berpotensi membenturkan institusi pertahanan negara dengan korps penegak peraturan daerah.
Berdasarkan investigasi awal serta laporan komprehensif dari lintas pemangku kepentingan, termasuk unsur intelijen daerah, dinamika di tempat kejadian perkara memang menunjukkan situasi yang cukup tegang sejak awal. Sebelum regu patroli gabungan merapat ke lokasi, area kafe tersebut dilaporkan telah dilanda kegaduhan warga sipil yang memicu kehadiran petugas penertiban.
“Masalah ini hanya masalah komunikasi. Saya juga sudah mendapat laporan dari berbagai sumber termasuk dari intelijen. Bahwa sebelum kejadian itu ada peristiwa keributan dan setelah peristiwa itu keributan, kemudian datang tim gabungan,” terang Andi Harun saat memberikan keterangan resmi kepada awak media di Samarinda.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur tersebut menambahkan, penilaian atas peristiwa di Jalan Teuku Umar harus diletakkan secara proporsional dengan memperhitungkan tekanan psikologis serta situasi dinamis yang dihadapi para aparat kewilayahan saat bertugas memadamkan kericuhan.
Oleh sebab itu, Andi Harun mengimbau publik agar tidak serta-merta melayangkan stigma negatif terhadap institusi Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang selama ini menjadi garda terdepan pembinaan teritorial di tingkat kelurahan. Pengabdian panjang aparat pertahanan di tengah masyarakat dinilai tidak boleh terhapus hanya oleh satu friksi sesaat.
“Tidak boleh hanya melihat satu persoalan lalu semua yang dilakukan Babinsa itu salah. Itu kurang bijak. Jadi murni hanya masalah komunikasi,” ungkap wali kota berlatar belakang praktisi hukum tersebut seraya menekankan asas keadilan dalam menilai kinerja jajaran kewilayahan.
Lebih jauh, Andi Harun menggarisbawahi bahwa integrasi kerja sama antara jajaran TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Negeri, dan otoritas sipil daerah merupakan pilar fundamental yang tak tergantikan dalam memelihara stabilitas kamtibmas di Samarinda. Sinergi empat pilar inilah yang selama ini menjamin kepastian iklim usaha dan ketenangan hidup warga.
Ia pun memperingatkan pihak-pihak tertentu agar menyudahi upaya mempolitisasi insiden tersebut demi meraup perhatian publik lewat narasi polarisasi instansi. “Dan kita jangan eksploitasi satu kesalahan yang tidak terlalu berdasar lalu menjadi isu yang digoreng-goreng. Pokoknya pemerintah, TNI, dan Polri itu kompak bersama Kejaksaan,” ujarnya dengan nada lugas.
Dalam kesempatan yang sama, pucuk pimpinan Pemkot Samarinda tersebut juga membela legitimasi langkah operasional yang dieksekusi oleh Satpol PP Samarinda. Menurutnya, patroli dan razia perizinan maupun ketertiban umum di fasilitas usaha hiburan merupakan mandat undang-undang yang sah serta wajib dijalankan demi kepatuhan norma perkotaan.
“Tapi apa yang dilakukan oleh Satpol saya harus menyatakan mereka sudah benar. Tanggung jawab mereka melakukan operasi rutin untuk memastikan keadaan dukungan terhadap kamtibmas di kota ini berjalan baik,” papar Andi Harun memberikan apresiasi moril kepada jajaran pamong praja yang berada di garda terdepan penegakan regulasi daerah.
Guna mengunci celah perselisihan teknis di masa mendatang, koordinasi tingkat tinggi telah dilakukan secara intensif antara Wali Kota Samarinda dengan pucuk pimpinan Komando Distrik Militer (Kodim) 0901/Samarinda beserta pimpinan Satpol PP. Dialog langsung antarpimpinan tersebut bertujuan memutakhirkan Prosedur Operasional Standar (SOP) pelaksanaan operasi terpadu di lapangan.
Langkah konsolidasi internal itu sekaligus membuktikan bahwa tidak ada dendam personal maupun rivalitas korps yang membekas antarsatuan. “Tidak ada pertentangan. Hanya masalah komunikasi aja yang ada sedikit mis. Jadi saya pastikan bahwa kejadian itu tidak akan menjadi masalah sebenarnya kalau tidak dibesar-besarkan,” sebutnya menegaskan situasi yang kini telah terkendali sepenuhnya.
Sebelumnya, respons cepat dan sikap ksatria ditunjukkan oleh jajaran Kodim 0901/Samarinda dengan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada institusi Satpol PP serta masyarakat luas sesaat setelah kegaduhan tersebut mencuat ke permukaan publik. Sikap kesatria ini diapresiasi sebagai wujud kedewasaan pimpinan satuan teritorial.
Komandan Kodim 0901/Samarinda Kolonel Inf Arif Hermad menegaskan komitmen penegakan aturan militer tanpa kompromi. Oknum personel prajurit yang terindikasi melanggar disiplin lapangan langsung diserahkan dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Detasemen Polisi Militer (Denpom) VI/1 Samarinda guna pertanggungjawaban hukum.
Manajemen Korps Militer Angkatan Darat memastikan seluruh proses pemeriksaan yudisial militer berlangsung secara akuntabel, objektif, dan transparan. Sanksi penegakan tata tertib militer bakal dijatuhkan secara tegas sesuai bobot kesalahan sebagaimana regulasi ketentaraan yang sah, tanpa ada upaya menutup-nutupi kesalahan perorangan.
Menutup penjelasannya, Wali Kota Andi Harun mengimbau khalayak untuk kembali fokus pada substansi ketertiban wilayah dan tidak terjebak dalam disinformasi yang kontraproduktif. “Jadi kembali ke barak (substansinya). Hubungan TNI-Polri dan pemerintah satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, apalagi hanya dengan gorengan berita yang tidak terlalu penting itu,” pungkas Andi Harun. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
