Ulasankaltim.id, Samarinda – Langkah taktis untuk mengakselerasi pembangunan daerah dan memperluas investasi antarpulau resmi disepakati oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sinergi lintas wilayah tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, pada Kamis (6/8/2026).
Kemitraan strategis ini dirancang untuk memadukan keunggulan masing-masing daerah guna menghadirkan dampak ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di kedua kawasan.
Gubernur Kalimantan Timur, H Rudy Mas’ud, menyatakan bahwa kolaborasi interregional ini merupakan momentum penting untuk memaksimalkan potensi daerah yang saling mengisi.
Dalam pandangannya, Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif berupa cadangan sumber daya alam yang melimpah, keterbukaan peluang investasi, serta posisi sentral sebagai pintu gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di sisi lain, Jawa Tengah dinilai memiliki keunggulan kompetitif yang kokoh pada sektor industri manufaktur, komoditas pertanian, jaringan UMKM, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga kapasitas sumber daya manusia.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus membuka lapangan kerja yang lebih luas,” ujar sosok yang akrab disapa Gubernur Harum tersebut.
Kesepakatan interregional yang ditandatangani tersebut memuat pemetaan kerja sama yang berfokus pada sepuluh bidang prioritas utama.
Sektor-sektor vital tersebut mencakup penanaman modal, penguatan ketahanan pangan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Selain itu, cakupan kerja sama juga menjangkau ranah komunikasi dan informatika, sektor perdagangan, tata kelola kehutanan, hingga pembinaan koperasi dan UMKM secara komprehensif.
Prosesi penandatanganan tersebut turut melibatkan jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari kedua provinsi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim serta Jawa Tengah, Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf), hingga jajaran pemerintah kabupaten dan kota di kedua wilayah.
Gubernur Harum menekankan bahwa indikator keberhasilan dari kemitraan ini tidak sekadar diukur dari banyaknya naskah administratif yang ditandatangani di atas kertas.
Ia menegaskan pentingnya implementasi di lapangan yang mampu memicu arus masuk investasi, membenahi kualitas pelayanan publik, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, mengendalikan laju inflasi, hingga menaikkan taraf hidup masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, menggarisbawahi perlunya melahirkan inovasi dan terobosan di tengah situasi tantangan fiskal serta ketidakpastian kondisi global.
Ahmad Luthfi menilai setiap daerah perlu menyikapi perbedaan potensi wilayah sebagai peluang saling melengkapi, bukan sebagai komparasi yang membatasi pergerakan ekonomi.
Oleh sebab itu, dirinya menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, dan pimpinan daerah di Jawa Tengah untuk segera merumuskan rencana aksi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kemitraan.
“Kita tidak ingin kerja sama ini berhenti pada MoU. Tiga minggu setelah penandatanganan, saya minta sudah ada action plan yang dilaporkan kepada gubernur masing-masing agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi menutup keterangannya. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
