Ulasankaltim.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi memulai langkah konkret guna menuntaskan persoalan genangan air yang telah membebani warga di koridor Jalan Pasundan hingga sekitar Rumah Sakit Dirgahayu selama puluhan tahun. Langkah strategis ini direalisasikan melalui pembangunan saluran pintas air atau sodetan di kawasan Jalan Gunung Cermai yang langsung terhubung menuju muara Sungai Mahakam.
Proyek infrastruktur hidrolika ini dirancang untuk memotong rute aliran debit air permukaan agar tidak mengendap di kawasan permukiman padat dan badan jalan. Menyusul selesainya tahapan pra-konstruksi dan persiapan teknis dalam beberapa hari terakhir, pengerjaan konstruksi fisik kini telah resmi berjalan di lapangan dengan target penyelesaian menyeluruh pada Desember 2026.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa realisasi sodetan ini merupakan komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam menuntaskan problem tata kelola air perkotaan yang telah berlangsung menahun di kawasan strategis tersebut. Keberadaan saluran baru ini diproyeksikan mampu menuntaskan genangan air yang kerap melumpuhkan mobilitas publik.
“Soal Cermai itu adalah jawaban kita selama puluhan tahun sebagai solusi atas banjir yang sering terjadi di sekitar Pasundan, termasuk di kawasan Rumah Sakit Dirgahayu. Bahkan itu bisa sampai di Merbabu,” tutur Andi Harun saat memberikan keterangan terkait urgensi proyek tersebut.
Secara teknis, skema sodetan ini akan mempercepat laju pembuangan massa air limpasan hujan dengan menciptakan koridor hidrologi baru yang langsung mengarah ke Sungai Mahakam. Melalui sistem gravitasi dan percepatan pembuangan air ini, waktu retensi genangan di ruas-ruas jalan utama serta kompleks pemukiman warga dapat ditekan secara signifikan.
“Nanti kita sodet supaya air itu langsung terbuang ke Sungai Mahakam,” jelas orang nomor satu di Pemkot Samarinda tersebut.
Pembangunan sodetan Gunung Cermai ini bukanlah program tunggal, melainkan bagian dari cetak biru masterplan penanggulangan banjir terpadu di Samarinda. Keberhasilan skema serupa sebelumnya telah terbukti efektif pada proyek di Jalan Cipto Mangunkusumo yang berhasil mengalirkan genangan air dari kawasan perlintasan rel langsung ke badan Sungai Mahakam.
“Sebelumnya di Cipto Mangunkusumo sudah kita berhasil dari jalan rel itu sekarang sudah sangat berhasil membuang air langsung ke Sungai Mahakam,” beber Andi sembari menambahkan bahwa program mitigasi serupa juga tengah disiapkan di Loa Janan Ilir, khususnya area sekitar Perumahan Haji Saleh.
Seiring dimulainya aktivitas konstruksi berat di kawasan Jalan Gunung Cermai, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi perlambatan arus lalu lintas. Pengerahan alat berat serta material proyek berpotensi menyempitkan ruang gerak kendaraan, sehingga langkah antisipasi rekayasa arus lalu lintas langsung diterapkan oleh pihak terkait.
Guna menjaga kelancaran mobilitas warga selama masa konstruksi, Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah bersinergi dengan Satlantas Polresta Samarinda untuk menerapkan manajemen lalu lintas di titik-titik krusial. Aparat gabungan disiagakan guna mengatur distribusi volume kendaraan serta meminimalkan penumpukan arus di sekitar lokasi proyek.
Menanggapi potensi ketidaknyamanan mobilitas pengguna jalan, Andi Harun meminta warga untuk bersikap bijak dan memaklumi dinamika lalu lintas sementara waktu demi terwujudnya manfaat infrastruktur yang jauh lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Besok kalau ada kemacetan, harus dan mestinya secara bijak kita pahami itu hanya sementara, karena kita sedang membangun sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan orang banyak yang jauh lebih besar,” imbaunya sembari mengajak insan pers turut aktif menyosialisasikan informasi rekayasa jalan ini kepada publik.
Pemerintah daerah optimis target tuntas pada Desember 2026 dapat terealisasi secara presisi demi memastikan warga terbebas dari ancaman genangan musiman. Kendati demikian, Pemkot Samarinda menyadari bahwa penanganan banjir tidak dapat bertumpu pada satu proyek semata, melainkan menuntut normalisasi drainase lingkungan, peningkatan daya tampung saluran, serta integrasi tata kelola air di berbagai penjuru kota.
Di sisi lain, pelaksanaan proyek penanggulangan banjir ini berjalan beriringan dengan pengetatan kebijakan efisiensi belanja daerah. Andi Harun menggarisbawahi bahwa langkah efisiensi bukanlah alasan untuk memangkas atau menghentikan pembangunan fisik, melainkan bentuk rasionalisasi pos anggaran non-prioritas agar dialihkan sepenuhnya ke sektor yang menyentuh hajat hidup masyarakat.
“Insyaallah Samarinda memakai prinsip efisiensi bukan untuk berhenti belanja, tapi kita berani berhenti boros, sehingga dana APBD itu kita bisa gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat,” paparnya seraya menekankan pentingnya keselarasan pandangan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kualitas pelayanan dasar tetap prima.
Selain pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik, komitmen Pemkot Samarinda juga dibuktikan melalui penyelesaian kewajiban finansial kepada pihak ketiga atau rekanan kontraktor yang progres pelunasannya kini telah menembus lebih dari 50 persen. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim kemitraan yang sehat tanpa mengorbankan kesinambungan agenda pembangunan daerah.
“Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap hutang itu dan hutang itu bisa selesai dan insyaallah APBD 2027 kembali sehat walaupun berkurang,” pungkas Andi, seraya menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian fiskal akibat fluktuasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tetap dijalankan dengan disiplin tanpa menambah beban utang baru. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
