Ulasankaltim.id, Jakarta – Keputusan mengejutkan datang dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang. Ia menyatakan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto karena harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Nanik melalui akun media sosial resminya pada Rabu (22/7/2026). Ia menjelaskan bahwa kondisi kesehatannya menjadi pertimbangan utama sehingga memutuskan untuk melepaskan jabatan yang baru beberapa waktu diembannya.
Menurut Nanik, langkah menjalani perawatan di luar negeri tidak didasarkan pada keraguan terhadap kualitas layanan kesehatan maupun kemampuan tenaga medis Indonesia. Keputusan itu diambil semata-mata untuk memperoleh pendapat medis kedua atau second opinion terkait penyakit jantung yang sedang dideritanya.
Ia mengungkapkan bahwa rekomendasi dari seorang rekan turut menjadi alasan memilih fasilitas kesehatan di luar negeri sebagai tempat menjalani pemeriksaan dan pengobatan lanjutan.
“Dengan berat hati akhirnya saya pamit kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tetapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan tempat yang akan saya tuju,” ujar Nanik.
Dalam kesempatan yang sama, Nanik mengaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kondisi kesehatannya tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Kepala Badan Gizi Nasional secara maksimal.
Ia mengatakan keputusan mundur merupakan bentuk tanggung jawab agar kepemimpinan BGN dapat berjalan optimal tanpa terganggu oleh proses pemulihan kesehatannya.
“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya,” katanya.
Meski menerima pengunduran diri tersebut, Presiden Prabowo disebut tidak sepenuhnya melepas peran Nanik dalam pengembangan Badan Gizi Nasional. Menurut Nanik, Presiden tetap menginginkan dirinya berkontribusi dalam mengawal lembaga tersebut.
Ia menjelaskan, Presiden bahkan memiliki rencana membentuk Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan.
Dalam skema tersebut, Nanik mengaku diminta untuk mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas apabila lembaga itu nantinya resmi dibentuk.
“Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan Presiden akan membentuk dewan pengawas, di mana saya diminta menjadi ketua dewan pengawasnya,” tutur Nanik.
Hingga berita ini disusun, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan pernyataan resmi terkait pengunduran diri Nanik maupun mengenai rencana pembentukan Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional sebagaimana disampaikan yang bersangkutan.
Nanik sendiri belum lama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026). Dalam prosesi pelantikan tersebut, Nanik tampak menitikkan air mata setelah resmi menerima amanah memimpin lembaga tersebut.
Di tengah kabar pengunduran dirinya, Nanik juga kembali menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia menilai MBG tidak pernah dirancang sebagai instrumen politik. Berdasarkan pengalamannya mendampingi Presiden Prabowo selama sekitar 14 tahun, program tersebut sejak awal difokuskan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Program MBG bukan untuk tujuan politis seperti yang dituduhkan orang, tetapi benar-benar untuk intervensi gizi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi emas,” ujarnya.
Nanik juga menyoroti dampak ekonomi dari pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, ketika MBG sempat berhenti selama sekitar tiga pekan pada masa libur sekolah, permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, serta komoditas pasar mengalami penurunan sehingga turut memengaruhi harga di tingkat produsen.
Sebelum mengajukan pengunduran diri, Nanik mengaku telah melakukan berbagai langkah pembenahan di lingkungan internal Badan Gizi Nasional. Salah satunya melalui penyegaran terhadap lima pejabat eselon I yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.
Selain restrukturisasi organisasi, BGN juga membentuk 11 tim reformasi yang bertugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi tersebut mencakup penyempurnaan sasaran penerima manfaat, penilaian operasional terhadap 27.877 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penyusunan strategi pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menutup pernyataannya, Nanik berharap berbagai fondasi reformasi yang telah dibangun di Badan Gizi Nasional dapat diteruskan oleh pemimpin berikutnya. Ia optimistis langkah tersebut akan memperkuat efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, sementara dirinya akan memprioritaskan proses pemulihan kesehatan sebelum kembali menjalankan aktivitas publik. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
