Ulasankaltim.id, Samarinda – Gelombang protes masyarakat kembali pecah di jantung Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menduduki kawasan Simpang Tiga Kinabalu, Jalan Gajah Mada.
Unjuk rasa yang berlangsung pada Kamis (3/9/2026) tersebut mengusung tajuk utama “Indonesia Ironi, Kaltim Jadi Anak Tiri”.
Sikap tegas ini diambil sebagai respon atas tumpukan persoalan yang dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat daerah.
Dalam keterangannya, Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Salman Alfarisi, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan manifestasi dari kekecewaan publik yang sudah memuncak.
Dia mengungkapkan bahwa aliansi membawa sedikitnya 15 poin tuntutan yang terbagi menjadi tujuh isu nasional dan delapan isu lokal.
Salah satu fokus utama yang disoroti massa aksi adalah krisis lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memperburuk kualitas udara di wilayah Kalimantan.
Salman mendesak pihak eksekutif untuk menaikkan status Karhutla beserta bencana di wilayah lain seperti Sumatera dan NTT menjadi bencana nasional.
Dampak kabut asap, tegas Salman, kini telah mengancam kesehatan masyarakat Kalimantan secara luas dan membutuhkan intervensi darurat dari pemerintah pusat.
Selain krisis ekologis, persoalan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi sumbu utama kekecewaan masyarakat Bumi Etam.
Meskipun Kalimantan Timur tercatat sebagai salah satu kontributor devisa dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar, manfaatnya dinilai belum dirasakan secara adil oleh warga lokal.
“Kalimantan Timur terus-menerus diposisikan seperti anak tiri, padahal kita merupakan penyumbang devisa dan penerimaan negara non-pajak terbesar,” tegas Salman di tengah riuhnya aksi.
Atas dasar ketimpangan tersebut, massa menuntut penghentian pemangkasan DBH serta pemulihan hak otonomi daerah secara menyeluruh.
Isu lokal lain yang turut disuarakan mencakup penghentian pemadaman listrik bergilir, penanganan kelangkaan BBM, percepatan pembangunan wilayah 3T, hingga penuntasan digitalisasi birokrasi.
Di sektor lingkungan daerah, aliansi menuntut pemberantasan tambang ilegal, penuntasan reklamasi pascatambang, dan penghentian penggusuran paksa terhadap warga.
Secara nasional, massa mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan tahanan politik, penegakan supremasi sipil, hingga evaluasi program MBG dan KDMP/KKMP.
Aksi diakhiri dengan desakan kuat kepada DPRD Kaltim agar segera menjadwalkan ulang Rapat Paripurna Hak Angket guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat. (Yanur)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
