Ulasankaltim.id, Samarinda – Di balik peran vital air bersih bagi kehidupan warga kota, pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda kembali menuai sorotan. Kritik kali ini datang dari Anggota DPRD Kalimantan Timur, Afif Harun, yang secara terbuka mempertanyakan mutu layanan dan sistem penagihan perusahaan daerah tersebut.
Afif menyampaikan kritiknya setelah menerima banyak keluhan masyarakat terkait layanan PDAM yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. Masalah klasik seperti kualitas air hingga lonjakan tagihan disebut masih terus terjadi.
Menurut Afif, persoalan air bersih bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara layak. Karena itu, ia menilai PDAM perlu bertanggung jawab atas keluhan yang terus berulang.
Ia mengungkapkan, permasalahan penagihan yang tidak jelas bahkan ia alami sendiri di kediaman pribadinya. Afif mengaku terkejut ketika menerima tagihan air yang tiba-tiba melonjak tanpa penjelasan rinci.
Saat mempertanyakan lonjakan tersebut, Afif mengatakan pihak PDAM hanya memberikan jawaban singkat melalui sistem TRS. Jawaban itu dinilainya tidak cukup menjelaskan penyebab kenaikan tagihan secara transparan.
“Kalau saya saja kesulitan mendapat penjelasan yang memadai, bagaimana dengan masyarakat lainnya,” ujar Afif, menyoroti lemahnya komunikasi dan keterbukaan PDAM kepada pelanggan.
Selain persoalan tagihan, Afif juga menyoroti kualitas air yang masih menjadi keluhan utama warga. Ia menyebut sejumlah wilayah di Samarinda, termasuk kawasan Bengkuring, kerap menerima air dengan kondisi tidak layak.
Salah Satu Contoh warga di daerah Bengkuring, kata Afif, mengeluhkan air yang mengalir ke rumah mereka berwarna gelap dan berbau. Kondisi ini dinilai jauh dari standar pelayanan air bersih yang seharusnya dipenuhi.
Afif menegaskan bahwa peningkatan pendapatan PDAM tidak boleh hanya berorientasi pada angka pemasukan. Menurutnya, kenaikan revenue harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia menilai kinerja PDAM belum sebanding dengan capaian pendapatan yang dilaporkan. Hal ini, menurut Afif, menunjukkan adanya ketimpangan antara pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan di lapangan.
Sebagai wakil rakyat, Afif meminta PDAM Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, kualitas air, dan mekanisme penagihan. Evaluasi ini dianggap penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Afif berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi manajemen PDAM dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa pelayanan air bersih yang adil, transparan, dan berkualitas adalah kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
