Ulasankaltim.id, Samarinda – Ketimpangan akses pendidikan kembali menyeruak ketika Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Rabu (26/11/25) Kemarin. Suasana rapat mencerminkan kegelisahan tentang bagaimana anak-anak di pedalaman masih berjuang mengakses sekolah yang layak.
Dalam pertemuan itu, DPRD menyoroti perlunya langkah cepat untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB), menegerikan sekolah swadaya, serta memastikan penyediaan lahan berlangsung tanpa kendala birokrasi. Wakil rakyat menilai bahwa kebutuhan tersebut tidak bisa lagi ditunda.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyampaikan temuan penting yang diperoleh dari laporan para guru di Kutai Kartanegara. Ia mengatakan masih banyak sekolah rakyat yang beroperasi tanpa dukungan fasilitas dari pemerintah.
“Para guru dari Kukar melaporkan adanya sejumlah sekolah yang telah berdiri lama namun belum menerima intervensi pemerintah,” jelas Fuad dalam rapat. Ia menilai laporan tersebut sebagai indikator lemahnya perhatian negara terhadap wilayah terpencil.
Fuad menambahkan bahwa beberapa sekolah bahkan telah berdiri selama satu hingga dua dekade tanpa pembaruan sarana belajar. Menurutnya, situasi ini menunjukkan besarnya peran masyarakat dalam mempertahankan akses pendidikan dasar.
“Ada yang sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang mencapai 20 tahun,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keberadaan sekolah-sekolah ini mestinya menjadi prioritas pemerintah daerah.
Akses menuju sekolah pun tak jarang melibatkan medan berat yang jauh dari jangkauan transportasi umum. Kondisi ini mempertegas kebutuhan anggaran untuk membangun sekolah yang lebih dekat bagi warga pedalaman.
“Jarak yang sangat jauh membuat masyarakat berharap agar pembangunan sekolah dapat segera direalisasikan,” kata Fuad. Ia memastikan DPRD akan mengawal usulan tersebut dalam pembahasan anggaran.
Selain itu, Fuad menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang tengah diperkuat, mulai dari program makan gratis hingga digitalisasi pembelajaran. Ia meminta Dinas Pendidikan Kaltim memastikan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan program tersebut.
“Kami mendorong agar program penganggaran segera dipersiapkan sehingga usulan ini dapat diwujudkan,” tegasnya. Ia berharap daerah tidak tertinggal dalam menjalankan kebijakan pendidikan nasional.
Menurut Fuad, kesenjangan fasilitas pendidikan terjadi tidak hanya di pedalaman. Kota besar seperti Balikpapan juga mengalami keterbatasan jumlah sekolah menengah atas, sehingga daya tampung belum optimal.
Ia juga mencermati tantangan sekolah rakyat yang memberlakukan sistem asrama. Kebijakan itu, kata Fuad, tidak selalu sejalan dengan kemampuan orang tua yang harus menanggung biaya tambahan.
Sebagai penutup, Fuad memberikan apresiasi terhadap inovasi siswa SMK yang mampu merakit mobil listrik secara mandiri. Ia menyebut inovasi tersebut sebagai bukti kemampuan generasi muda Kaltim dalam beradaptasi dengan teknologi.
“Kreativitas para siswa perlu mendapat pembinaan dan ruang pengembangan lebih luas agar dapat berkembang secara profesional,” ujar Fuad. Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah menjadi kunci untuk memperkuat potensi pelajar Kaltim. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
