Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur kembali mengemuka. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyampaikan kekhawatiran bahwa masyarakat lokal belum sepenuhnya siap menghadapi persaingan tenaga kerja yang semakin terbuka.
Dalam sebuah pernyataan yang ia sampaikan pada Rabu (26/11/25), Darlis menilai tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia belum cukup menggambarkan kesiapan SDM Kaltim secara menyeluruh. Ia melihat masih adanya jarak kompetensi antara penduduk lokal dan pekerja pendatang.
Menurutnya, perubahan struktur penduduk akibat arus migrasi menjadi gambaran paling nyata. Mereka yang datang ke Kaltim membawa kepercayaan diri untuk bersaing dalam sektor usaha dan lapangan kerja, sesuatu yang menunjukkan tantangan berat bagi tenaga kerja lokal.
“Masyarakat yang datang tentu merasa mampu bersaing. Ini menjadi sinyal bahwa kita harus mempercepat peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.
Meski begitu, ia tetap memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah yang meluncurkan program Pendidikan Gratis atau GratisPol. Program itu dianggap membuka jalan bagi akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi kelompok yang selama ini terkendala biaya.
Namun, ia mengingatkan bahwa akses tidak otomatis menghasilkan kualitas. Dunia usaha dan sektor pengelolaan sumber daya alam, menurutnya, masih menjadi ruang yang lebih banyak diisi oleh pelaku dari luar daerah.
“Di kawasan sekitar IKN, tidak sedikit warga kita yang hanya bekerja sebagai tenaga keamanan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi yang belum teratasi,” tuturnya.
Darlis menyebut pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan. Ia mencontohkan sejumlah negara Asia yang maju berkat penguatan SDM, bukan karena kekayaan alam.
“Negara-negara itu membuktikan bahwa kualitas manusia adalah faktor penentu perkembangan ekonomi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa investasi pendidikan selalu memberikan keuntungan jangka panjang. Oleh sebab itu, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengawasi implementasi GratisPol agar sesuai dengan tujuan awal.
“Kami akan memastikan program ini berjalan efektif dan memberi dampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Darlis, penguatan sistem pendidikan memerlukan pembenahan pada berbagai komponen, bukan hanya soal biaya. Ia menilai ada setidaknya lima aspek yang perlu diperkuat untuk mencapai tujuan tersebut, meski tidak merinci lebih jauh. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
