Ulasankaltim.id, Samarinda – Harapan akan lahirnya semangat intelektual dari gerbang awal kehidupan kampus seketika memudar. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mulawarman (Unmul) tahun 2025 justru memunculkan polemik. Alih-alih menghadirkan ruang dialog akademik yang terbuka, kegiatan ini dinilai memperlihatkan dominasi simbol kekuasaan yang tak semestinya hadir di ruang pendidikan.
PKKMB digelar pada Selasa, (5/8/25), di Gedung 27 September, kompleks Universitas Mulawarman, Samarinda. Kegiatan ini juga ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube Unmul TV dan diikuti lebih dari 6.400 mahasiswa baru.
Meski berlangsung meriah, kehadiran Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dan perwakilan militer dari Pangdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Deni Sukwara, menjadi sorotan sejumlah pihak. Kehadiran mereka dinilai tidak selaras dengan semangat forum akademik.
Salah satu tanggapan datang dari akademisi Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah. Ia menilai PKKMB tahun ini terlalu menonjolkan unsur pejabat ketimbang memperkenalkan nilai-nilai pendidikan tinggi.
Menurutnya, forum ini seharusnya menjadi ajang pengenalan budaya kampus, bukan panggung bagi simbol-simbol kekuasaan. “Sejak awal mahasiswa semestinya dikenalkan pada dunia berpikir bebas, bukan justru diajak mendekat pada otoritas,” ujarnya, Rabu (6/8).
Ia menekankan pentingnya menjaga independensi forum akademik dari kepentingan eksternal, terlebih yang berbau kekuasaan politik atau militer. Menurutnya, ini penting untuk menjaga integritas institusi pendidikan.
Kritik tersebut terutama diarahkan pada keterlibatan unsur militer dalam forum kampus. Herdiansyah menyebut hal ini sebagai bentuk penyusupan simbolik yang dapat mengganggu perkembangan pola pikir kritis mahasiswa.
“Cinta tanah air bisa ditanamkan oleh dosen melalui kurikulum kewarganegaraan atau Pancasila. Tidak harus dengan kehadiran militer di ruang kuliah,” jelasnya.
Ia juga menyebut tokoh-tokoh bangsa seperti Bung Hatta sebagai bukti bahwa nasionalisme dan kedisiplinan tidak eksklusif dimiliki kalangan militer. “Teladan sipil sudah cukup banyak, tinggal bagaimana kampus memanfaatkannya,” tambahnya.
PKKMB, sebagai kegiatan rutin tahunan, sejatinya dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa baru dalam memahami lingkungan akademik, nilai-nilai kampus, serta hak dan kewajiban mereka sebagai insan perguruan tinggi.
Namun, dengan adanya dominasi figur eksternal dalam forum tersebut, beberapa pihak menilai arah kegiatan ini telah menyimpang dari semangat awalnya. Ada kekhawatiran bahwa dunia kampus dijadikan ruang legitimasi simbolik bagi kekuasaan.
Mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan ini juga menyuarakan kebingungan. Beberapa di antara mereka mengaku lebih ingin mengenal sistem perkuliahan, organisasi kemahasiswaan, dan dinamika intelektual kampus ketimbang menyimak pidato pejabat.
Sampai berita ini dimuat, belum ada pernyataan resmi dari pihak rektorat Universitas Mulawarman terkait respons atas kritik tersebut. Belum diketahui pula apakah akan ada evaluasi dari panitia PKKMB.
Di ruang-ruang diskusi daring, topik ini menjadi pembicaraan hangat. Sejumlah alumni dan mahasiswa aktif menyayangkan format PKKMB yang dianggap terlalu formal dan minim muatan kritis.
Sebagian warganet bahkan mempertanyakan posisi kampus sebagai ruang otonom. Menurut mereka, kehadiran simbol-simbol kekuasaan dalam acara kampus bisa mengaburkan batas antara ruang akademik dan politik.
Panitia penyelenggara sendiri menyebut kehadiran pejabat daerah dan militer sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan. Mereka menilai hal ini penting untuk menjalin sinergi antara kampus dan pemangku kepentingan.
Namun, sejumlah akademisi tetap menganggap penting untuk menjaga jarak antara dunia akademik dan institusi kekuasaan. Menurut mereka, tugas utama kampus adalah menciptakan ruang bebas berpikir, bukan ruang seremonial.
Isu ini menjadi peringatan bagi dunia pendidikan tinggi untuk terus menjaga marwahnya sebagai tempat berkembangnya nalar kritis dan kebebasan intelektual.
Evaluasi terhadap pelaksanaan PKKMB dinilai mendesak, agar kegiatan serupa di masa depan benar-benar berorientasi pada mahasiswa dan dunia akademik, bukan pada panggung kekuasaan. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
