Ulasankaltim.id, Samarinda – Ratusan pengemudi ojek online roda empat yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menggelar aksi di depan kantor Grab di Jalan Wahid Hasim 1, Kelurahan Sempaja Utara, Kota Samarinda, Kamis (7/8/25).
Aksi tersebut dipicu oleh penurunan tarif layanan Grab Car yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.673/2023.
Para driver menilai, tarif baru yang diberlakukan aplikasi berada jauh di bawah batas minimal yang diatur pemerintah daerah, sehingga memengaruhi penghasilan mereka secara signifikan.
Koordinator Roda Empat AMKB, Yohanes Bergmans, menyampaikan bahwa tarif yang sebelumnya mereka terima sebesar Rp18.800 kini turun drastis menjadi hanya Rp12.400 per perjalanan.
Menurut Yohanes, nilai tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional kendaraan roda empat, terutama saat harga BBM berada di kisaran Rp10.000 per liter.
“Tarif itu sudah seperti motor. Tapi ini mobil, tidak masuk akal kalau disamakan. Sudah tidak logis,” ujarnya saat diwawancarai usai aksi.
Pihak AMKB menuntut agar Grab mengembalikan tarif ke nominal semula yang telah disahkan melalui SK Gubernur Kaltim. Mereka juga meminta agar seluruh aplikasi transportasi online menerapkan tarif seragam.
“Kalau Grab atau Gojek tidak patuh, kami akan lawan. Kami tidak berpihak ke aplikasi manapun. Kami hanya berpihak pada kesejahteraan driver,” tegas Yohanes.
Dalam pertemuan singkat di dalam kantor Grab, perwakilan manajemen belum memberikan keputusan resmi atas tuntutan para driver. Yohanes menyebut bahwa mereka masih menunggu hasil dari pusat.
“Kami tetap tunggu keputusan dari manajemen. Tapi jika tak ada kejelasan, kami siapkan aksi lanjutan,” katanya.
AMKB menyatakan akan kembali turun ke jalan pada Senin mendatang dengan jumlah massa yang lebih besar, melibatkan pengemudi dari Samarinda dan Balikpapan.
Demo susulan tersebut rencananya akan digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Timur sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah agar bertindak tegas sebagai penengah.
“Kami ingin pemerintah berdiri di tengah, tidak berat sebelah. Kalau Gojek, Grab, atau Maxim melanggar, harus ditegur semua. Tidak boleh ada pilih kasih,” tambahnya.
Yohanes juga mengkritisi langkah pemerintah yang dinilai tidak konsisten, salah satunya saat penutupan kantor Maxim yang kemudian dibuka kembali meski tarif belum menyesuaikan SK Gubernur.
“Katanya Maxim sudah sesuai, tapi nyatanya tarif masih belum naik. Pernyataan di media tidak sesuai kenyataan di lapangan,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketimpangan dan keresahan di kalangan driver, yang merasa dipermainkan oleh ketidakpastian kebijakan dan persaingan antar aplikasi.
Ia juga menyinggung soal kecenderungan masing-masing aplikasi mengikuti langkah satu sama lain dalam menurunkan tarif, sehingga merugikan pengemudi secara keseluruhan.
“Kalau Grab turunkan, Gojek ikut. Kalau Gojek turun, Maxim juga. Akhirnya kita yang jadi korban. Ini bukan persaingan sehat,” katanya.
Pihak AMKB menyatakan bahwa perjuangan mereka murni demi keberlangsungan hidup para pengemudi, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau aplikasi manapun.
“Kami tidak ingin demo terus-terusan. Tapi kalau tidak ada ketegasan, kami tidak punya pilihan,” kata Yohanes.
Mereka berharap, pemerintah provinsi, khususnya Dinas Perhubungan dan Gubernur, mengambil peran aktif sebagai regulator yang adil dan konsisten dalam mengawasi operasional platform transportasi daring.
Aksi ini menambah deretan unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi ojek online di Kalimantan Timur dalam beberapa bulan terakhir, menyuarakan tuntutan serupa soal tarif dan keadilan kebijakan. (Fer)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
