Ulasankaltim.id, Samarinda – Ribuan pengemudi ojek online diperkirakan akan memenuhi ruas jalan utama Kota Samarinda pada Rabu (20/8/2025). Gelombang massa ini bakal bergerak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan tarif transportasi online.
Aksi tersebut direncanakan menjadi kelanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang menyoroti perbedaan tarif antara ketentuan pemerintah daerah dan penerapan di aplikasi transportasi daring.
Menurut informasi dari panitia aksi, sekitar 2.000 driver ojol akan ikut serta. Mereka menuntut agar perusahaan aplikator segera menyesuaikan tarif sesuai aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Peserta aksi dijadwalkan berkumpul di GOR Segiri pada pukul 10.00 WITA. Dari lokasi itu, massa akan melakukan konvoi menuju Jalan Gajah Mada, tempat Kantor Gubernur berada.
Rute yang akan dilalui konvoi melewati beberapa jalur utama di pusat kota. Kondisi tersebut diprediksi menimbulkan kepadatan lalu lintas di sejumlah titik, terutama di kawasan sekitar simpang Kantor Pos.
Kepolisian Resor Kota Samarinda menyatakan telah menyiapkan langkah pengamanan. Sebanyak 300 personel gabungan dikerahkan, terdiri atas 200 anggota Polresta dan 100 personel Brimob Polda Kaltim.
“Sebanyak 300 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi besok,” ujar Kasi Humas Polresta Samarinda, Ipda Novi Hari.
Ia menambahkan, aparat akan mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan. Namun, tindakan tegas tetap akan diambil bila ditemukan pelanggaran.
Selain pengamanan, polisi juga menyiapkan dukungan kesehatan serta tim pengurai massa. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi bila terjadi insiden yang tidak diinginkan.
Dari sisi lalu lintas, Satlantas Polresta Samarinda menyiapkan rekayasa arus kendaraan. Jalur dari arah darat menuju Jalan Gajah Mada akan dialihkan ke Jalan Gunung Cermai. Sementara itu, jalur sisi sungai dari arah Kantor Pos ke Jalan Slamet Riyadi masih akan dibuka.
Jika jumlah massa bertambah besar, polisi membuka kemungkinan menutup total kawasan Simpang Kantor Pos dan mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif dalam kota.
“Kalau massa membeludak, penutupan simpang bisa dilakukan,” jelas perwira Satlantas.
Polisi juga meminta peserta aksi tidak membawa mobil pribadi. Imbauan ini disampaikan agar kemacetan di pusat kota tidak semakin parah.
Di balik mobilisasi ribuan driver ojol, tuntutan mereka tetap sama: kepatuhan perusahaan aplikator terhadap aturan tarif yang berlaku. Para pengemudi menilai penerapan tarif lebih rendah dari ketentuan pemerintah telah menekan penghasilan dan berdampak pada keberlangsungan hidup mereka.
Sejumlah komunitas menegaskan, perjuangan yang mereka lakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan demi keberlanjutan sistem transportasi online yang adil bagi semua pihak di Kalimantan Timur.
Berdasarkan aturan, penyampaian pendapat di muka umum hanya diizinkan hingga pukul 18.00 WITA. Kepolisian menegaskan akan menempuh pendekatan persuasif jika massa masih bertahan setelah batas waktu tersebut, namun opsi pembubaran tetap disiapkan.
“Kami imbau peserta mematuhi aturan yang berlaku. Jika melewati batas waktu, polisi memiliki kewenangan melakukan pembubaran,” pungkas Ipda Novi. (Fzi)
