Penundaan Program MBG di Kaltim: Fokus pada Kesiapan Teknis dan Anggaran

oleh -503 Dilihat
Ilustrasi
banner 468x60

Ulasankaltim.id, Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi siswa di Kalimantan Timur (Kaltim) harus menghadapi penundaan sementara. Keputusan ini diambil demi memastikan kesiapan teknis dan penyesuaian anggaran agar implementasinya berjalan optimal serta sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menekankan bahwa penyesuaian ini bertujuan menjaga efektivitas program. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Irhamsyah, menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, namun masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait besaran biaya per porsi makanan.

“Kaltim sebenarnya siap menjalankan program ini. Namun, ada beberapa aspek teknis, seperti penentuan biaya per porsi makanan, yang masih perlu disesuaikan. Kami masih menanti arahan dari pemerintah pusat,” ujar Irhamsyah, Selasa (07/01/2025).

Secara nasional, pemerintah menetapkan biaya per porsi makanan dalam program MBG sebesar Rp 10.000. Namun, simulasi di Kaltim menunjukkan angka tersebut belum memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Berdasarkan kajian awal, biaya per porsi di Kaltim diperkirakan mencapai Rp 17.000, terutama karena harga bahan pokok yang tinggi, terutama di wilayah pedalaman dan terpencil.

“Harga bahan pokok di Kaltim lebih mahal dibandingkan daerah lain. Di wilayah pedalaman, biaya distribusi juga menambah nilai porsi. Selain itu, kebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) memerlukan penyesuaian tersendiri,” jelas Irhamsyah.

Pemerintah provinsi menilai penting untuk mengajukan penyesuaian biaya per porsi makanan agar program ini dapat dilaksanakan tanpa mengurangi kualitas gizi yang diberikan kepada siswa.

Selain penyesuaian anggaran, Disdikbud Kaltim juga tengah menyiapkan mekanisme penyediaan makanan yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu strategi utama adalah memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

“Pemberdayaan UMKM menjadi bagian dari rencana kami. Dengan melibatkan UMKM, kami berharap program ini tidak hanya mendukung gizi siswa, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal,” kata Irhamsyah.

Kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan katering lokal, juga tengah dipertimbangkan untuk mendukung pelaksanaan program serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor kuliner.

Pemerintah Kaltim berkomitmen untuk segera merealisasikan program ini setelah menerima arahan teknis dari pusat. Irhamsyah memastikan seluruh persiapan akan diselesaikan secepat mungkin agar manfaat program ini dapat dirasakan oleh siswa, terutama di daerah pelosok. (FZI)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *