Ulasankaltim.id, Samarinda – Setelah sekian lama bersuara, aspirasi para driver transportasi online di Kalimantan Timur akhirnya terdengar. Pemerintah provinsi dan wakil rakyat mulai menanggapi keluhan seputar pemotongan penghasilan dan tarif yang dianggap merugikan. Jumat (4/7/25).
Audiensi berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Milono I, Samarinda Kota. Hadir dalam forum tersebut Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz, serta perwakilan driver yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB).
Koordinator Roda Dua AMKB, Ivan Jaya, memimpin delegasi pengemudi yang menyampaikan langsung keresahan mereka. Para driver mengeluhkan potongan besar dari aplikator dan ketidakjelasan tarif yang diberlakukan di lapangan.
Dalam dialog tersebut, DPRD Kaltim menggulirkan wacana pembentukan perusahaan daerah (Prusda) khusus transportasi daring. Gagasan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang memberikan keadilan bagi pengemudi dan konsumen.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menilai sistem transportasi online saat ini terlalu dikendalikan oleh perusahaan nasional. Hal ini membuat daerah sulit ikut campur dalam penetapan aturan yang adil.
“Kita sudah terlalu sering menerima keluhan. Driver yang punya kendaraan, isi bensin, dan hadapi risiko di jalan, justru pendapatannya dipotong besar-besaran,” ujar Giaz dalam audiensi tersebut.
Ia menegaskan bahwa Kalimantan Timur perlu mengambil langkah strategis dengan membentuk Prusda Ojol. Menurutnya, inisiatif ini bisa menjadi cara agar daerah memiliki kontrol lebih atas layanan transportasi online.
“Kalau kita punya aplikator sendiri, kita bisa atur tarifnya. Kita jaga keseimbangan antara hak driver dan kenyamanan konsumen,” tambahnya.
Gagasan ini juga dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan daerah. Giaz menghitung, jika ribuan driver berkontribusi kecil setiap hari, jumlahnya bisa signifikan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak ingin terus menunggu kebijakan dari pusat yang belum tentu sesuai dengan realita di Kaltim,” tegasnya. Ia memastikan wacana ini akan segera dibahas bersama Pemerintah Provinsi.
Para driver menyambut positif rencana pembentukan Prusda. Ivan Jaya menyebut, ekosistem transportasi daring di Kalimantan Timur seharusnya dikelola oleh masyarakat daerah sendiri.
“Selama ini kami hanya jadi objek pasar. Aplikator hanya bawa sistem, tapi hasilnya mereka ambil. Sementara kami yang kerja keras di lapangan,” katanya.
Ivan juga menyinggung soal ketimpangan pendapatan. Ia menyebut ada pengemudi yang hanya menerima sebagian kecil dari tarif yang dibayarkan pelanggan.
“Seringkali pelanggan bayar Rp10 ribu, tapi driver hanya terima Rp2.200. Ini jauh dari ketentuan maksimal potongan 20 persen,” ujarnya.
Menurut Ivan, keberadaan Prusda dapat menjadi alternatif yang lebih adil. Selain memberi perlindungan bagi driver, pemerintah daerah juga dapat memastikan regulasi dijalankan.
“Kami tidak anti investor. Tapi kalau mereka tidak mau patuh, lebih baik kita kelola sendiri,” katanya menutup pernyataan.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, mengapresiasi cara para driver menyampaikan aspirasi dengan damai dan langsung ke pihak terkait. Ia menyebut, ruang dialog seperti ini penting untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Kita terbuka terhadap masukan. Ini menyangkut kesejahteraan warga Kalimantan Timur,” ujar Seno Aji.
Ia menegaskan bahwa Pemprov tidak akan membiarkan ketimpangan terus berlanjut. Pemerintah berencana memanggil seluruh aplikator transportasi daring pada awal pekan depan.
“Kita akan pastikan tarif dijalankan sesuai SK Gubernur. Bila tidak dipatuhi, akan ada tindakan tegas,” tegasnya.
Menanggapi wacana Prusda, Seno Aji menyatakan dukungan. Ia membuka peluang pembentukan perusahaan daerah jika aplikator nasional tetap abai terhadap regulasi.
“Kami siap dorong Prusda kalau mereka tidak mau menyesuaikan. Kita ingin driver sejahtera dan daerah juga mendapat manfaat,” tutupnya. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
