Ulasankaltim.id, Jakarta – Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur, Dr. Yulianus Henock Sumual, SH, M.Si, menggelar rapat bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) di Gedung DPRD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (25/2/25). Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap terjadi di Kalimantan Timur, meskipun wilayah tersebut merupakan salah satu penghasil minyak di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Yulianus Henock menyampaikan permintaan agar pemerintah segera menambah kuota BBM untuk Kalimantan Timur. Ia menilai bahwa penambahan kuota BBM akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat ketersediaan energi merupakan faktor utama dalam mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
“Saya berharap ke depan ada penambahan kuota BBM di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Dengan tambahan kuota ini, saya yakin pertumbuhan ekonomi juga akan semakin membaik,” ujar Yulianus Henock.
Ia juga menekankan bahwa BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi para petani dan nelayan yang sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan minyak. Menurutnya, kelangkaan BBM yang berulang kali terjadi dapat menghambat produktivitas mereka dan berdampak pada kestabilan ekonomi lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Yulianus Henock juga mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya ke Pertamina Balikpapan beberapa waktu lalu. Salah satu perhatian utama dalam kunjungan tersebut adalah kendala perizinan lintas kementerian dan lembaga di tingkat nasional, yang sering kali menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program hingga tahun berikutnya.
“Kami melihat ada banyak hambatan administratif yang memperlambat proses perizinan. Hal ini menjadi perhatian kami agar ke depan ada perbaikan sistem yang lebih efisien sehingga berbagai kegiatan dapat berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Meski demikian, Yulianus Henock memberikan apresiasi terhadap upaya Pertamina dalam menjaga dan meningkatkan produksi minyak dari sektor hulu. Ia menilai bahwa Pertamina telah bekerja keras untuk memastikan pasokan minyak tetap stabil, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan di lapangan.
Selain itu, ia turut menyoroti adanya dugaan kasus korupsi dalam tata kelola minyak yang melibatkan Pertamina Utama Patra Niaga. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan minyak harus menjadi prioritas utama guna mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa pengelolaan minyak di Indonesia dilakukan dengan penuh integritas. Jika ada indikasi penyimpangan, maka harus ditindak tegas demi menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Dengan berbagai masukan yang telah disampaikan dalam rapat tersebut, Yulianus Henock berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan distribusi dan pengelolaan BBM di Kalimantan Timur serta wilayah lainnya di Indonesia. (Fzi)
