Ulasankaltim.id, Samarinda – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan ketetapan hukum terkait peredaran dan konsumsi rokok elektrik di Tanah Air. Melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2026, lembaga keagamaan tersebut menyatakan bahwa segala bentuk penggunaan, proses produksi, hingga aktivitas perdagangan vape diharamkan.
Keputusan krusial ini sontak menjadi sorotan utama di kalangan para pelaku industri kreatif dan perdagangan komoditas alternatif tersebut di berbagai daerah. Salah satu respons datang langsung dari para pengelola gerai ritel di tingkat lokal yang merasakan dampak langsung dari terbitnya regulasi keagamaan ini.
Di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, gelombang kekhawatiran dirasakan oleh para pengusaha yang mengandalkan sektor perdagangan rokok elektrik sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Respons dan pandangan kritis disampaikan oleh para pelaku usaha terhadap kelangsungan bisnis yang telah mereka bangun bertahun-tahun.
Hoka, yang menjabat sebagai Person in Charge (PIC) sekaligus pengelola Store Dinoy Jl. Bangeris Samarinda, menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui secara pasti mengenai terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut. Selain mengelola bisnis secara mandiri, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) wilayah Kalimantan Timur.
Berdasarkan situasi yang berkembang saat ini, Hoka menyampaikan bahwa fokus utama yang diharapkan oleh para pelaku usaha bukanlah perdebatan panjang, melainkan kepastian hukum. “Yang saat ini kami inginkan hanyalah regulasi yang jelas untuk penjualan vape atau rokok elektrik,” ujarnya.
Keberadaan aturan resmi dari pemerintah dianggap sangat krusial agar para pedagang memiliki batasan operasional yang pasti. Tanpa adanya payung hukum yang seimbang, para pelaku usaha merasa berada dalam posisi yang rentan terhadap dinamika pasar dan kebijakan sosial.
Dampak negatif dari ketidakpastian serta sentimen negatif pasca-keluarnya fatwa tersebut telah dirasakan secara nyata oleh para pengusaha di lapangan. Penurunan omzet penjualan menjadi indikator awal yang langsung memukul sektor usaha ritel vape di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini.
“Dampak yang saat ini kami rasakan yaitu penjualan sudah turun sekitar 20 persen dari sebelumnya,” ungkap Hoka menggambarkan kondisi finansial usahanya saat ini. Penurunan seperlima dari total pendapatan normal tentu memberikan tekanan tersendiri bagi operasional bulanan gerai-gerai yang ada.
Sebagai informasi, jaringan usaha Store Dinoy sendiri bukan pemain baru di kancah perdagangan lokal. Usaha ritel tersebut tercatat telah merintis usahanya di Kota Samarinda sejak tahun 2016 dan terus berkembang hingga memiliki jaringan yang cukup luas di berbagai kawasan.
Skala bisnis yang dibangun oleh Dinoy kini telah mencakup belasan titik operasional di seluruh penjuru kota. “Dinoy sendiri saat ini sudah memiliki 12 store yang tersebar di Kota Samarinda, di mana Dinoy sudah berdiri sejak tahun 2016,” jelasnya.
Selain pertimbangan bisnis dan omzet, aspek sosial berupa penyerapan tenaga kerja lokal menjadi poin paling krusial yang disoroti oleh manajemen. Keberadaan puluhan karyawan yang menggantungkan hidup pada usaha ini menjadi beban moral tersendiri bagi para pendiri usaha.
“Karyawan Dinoy sebanyak 40 orang dan semua warga Samarinda,” tegas Hoka menyoroti kontribusi sosial usahanya dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Mayoritas pekerja tersebut merupakan tenaga muda lokal yang mengandalkan penghasilan harian dari sektor ritel ini.
Kebijakan perekrutan tenaga kerja yang diterapkan oleh manajemen Store Dinoy juga dikenal sangat inklusif dan terbuka bagi masyarakat luas tanpa memandang latar belakang akademis yang tinggi. Hal ini dilakukan demi memberdayakan warga sekitar yang membutuhkan pekerjaan secara cepat.
“Kami sendiri dalam memilih karyawan yang penting dia rajin, memiliki skill untuk menjual produk, dan jujur pastinya kami terima,” tutur Hoka menjelaskan standar kualifikasi yang mereka terapkan. Pendekatan ini membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat umum di Samarinda.
Bahkan, pihak manajemen dengan tegas mengesampingkan persyaratan ijazah formal demi memberikan kesempatan kerja yang merata. “Kami tidak memandang gelar atau ijazah pendidikan,” tambahnya menegaskan komitmen inklusivitas tempat usaha mereka.
Oleh karena itu, apabila industri ini ditutup secara total tanpa solusi yang adil, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru berupa pengangguran massal. Pihak manajemen sangat menyayangkan jika skenario terburuk tersebut benar-benar terjadi di daerah.
“Apabila penjualan vape ini dilarang, kami sangat menyayangkan, dan kasihan 40 karyawan kami yang bekerja di Dinoy,” ujar Hoka menyuarakan kekhawatiran mendalam atas masa depan para pegawainya.
Menutup pernyataannya, para pelaku usaha di Samarinda berharap agar pemerintah dapat mengambil jalan tengah yang bijaksana melalui dialog terbuka. Regulasi yang berimbang dinilai sebagai kunci utama untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak.
“Kami harap pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang menguntungkan kami juga, dan kami sebagai penjual vape tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya penuh harap. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
