Ulasankaltim.id, Samarinda – Kontras tajam antara status Kalimantan Timur sebagai lumbung energi nasional dan realitas pemenuhan kebutuhan energi masyarakatnya kembali mencuat ke permukaan. Kendati bumi Etam bertabur cadangan batu bara, ditopang deretan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), serta bersiap menyambut Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), warga di daerah ini masih dihadapkan pada ancaman defisit bahan bakar minyak (BBM) dan rekam jejak pemadaman listrik bergilir yang sempat melumpuhkan aktivitas publik.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah konkret untuk mengamankan ketahanan energi daerah. Pemprov secara terbuka mendesak Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna menjamin alokasi BBM tersalurkan tanpa pemotongan, sembari menagih komitmen PT PLN (Persero) dalam menggaransi stabilitas kelistrikan tanpa gangguan pemadaman bergilir.
Langkah konsolidasi itu diungkapkan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, usai menggelar pertemuan koordinasi intensif bersama jajaran pimpinan Pertamina Patra Niaga. Pemprov Kaltim menekankan keharusan realisasi penuh volume pasokan yang disepakati untuk tahun 2026, berkaca pada kegagalan pemenuhan alokasi kuota pada periode-periode sebelumnya yang kerap menyisakan persoalan antrean panjang dan kelangkaan di lapangan.
“Tadi kita sudah diskusi panjang lebar dengan Pertamina Patra Niaga dan kami minta untuk kuota itu harus dipenuhi, karena 2024–2025 itu selalu tidak terpenuhi kuotanya,” ujar Seno Aji saat membeberkan hasil pembicaraan strategis tersebut kepada awak media.
Seno menegaskan bahwa pemerintah daerah enggan melihat preseden buruk defisit pasokan terulang kembali pada tahun anggaran berjalan. Siklus ketidakpastian volume BBM bersubsidi maupun nonsubsidi dinilai sangat kontraproduktif terhadap akselerasi pembangunan serta laju perekonomian masyarakat yang tengah bergeliat di Kalimantan Timur.
“Nah, kita minta 2026 ini kuota yang sudah disepakati tolong dipenuhkan ke Provinsi Kaltim,” ucap Seno menegaskan ketegasan sikap Pemprov dalam memperjuangkan hak pasokan energi bagi wilayahnya.
Sorotan utama pemerintah daerah kini tertuju pada disparitas angka yang cukup mencolok antara permohonan yang diajukan daerah dan penetapan kuota dari pemerintah pusat melalui BPH Migas. Berdasarkan perhitungan riil konsumsi masyarakat serta dinamika lapangan, Pemprov Kaltim melayangkan usulan kebutuhan sebesar 1 juta liter, tetapi alokasi formal yang diturunkan oleh otoritas hilir migas baru separuh dari angka tersebut.
“Nanti kita akan lihat dari pemenuhan kuota ini apakah kita masih memerlukan lagi. Karena usulan kita itu 1 juta liter, tapi kuota yang dikeluarkan oleh BPH Migas itu hanya 500 ribu,” papar Seno secara rinci.
Jurang persetujuan tersebut meninggalkan tanda tanya besar bagi kestabilan distribusi di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan keputusan yang hanya mengakomodasi 500 ribu liter, separuh dari proyeksi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur praktis berada dalam posisi rentan.
“Artinya ada 50 persen yang masih menggantung ini,” lanjut Seno menggambarkan selisih signifikan yang belum mendapatkan jaminan pasokan resmi dari pemerintah pusat.
Guna mengatasi persoalan ini, Pemprov Kaltim bersiap mengawal perkembangan konsumsi sembari melayangkan klarifikasi dan advokasi formal kepada pihak BPH Migas. Evaluasi berkala akan dijalankan demi menilai sejauh mana batas 500 ribu liter tersebut mampu bertahan menopang mobilitas warga sebelum mengajukan penambahan kuota cadangan.
Seno menggarisbawahi bahwa kepastian ketersediaan bahan bakar di Kalimantan Timur bukan sekadar urusan lalu lintas kendaraan pribadi semata. Aliran pasokan BBM merupakan denyut nadi operasional logistik pangan, kelancaran rantai pasok niaga, hingga kelangsungan layanan publik mendasar yang menjangkau seluruh penjuru kabupaten dan kota.
Selain sengkarut alokasi bahan bakar, Pemprov Kaltim turut mengurai benang kusut keandalan pasokan listrik yang sebelumnya sempat menuai keluhan luas dari masyarakat. Seno menyinggung fenomena pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda kawasan permukiman dengan frekuensi teratur dan durasi pemadaman yang memberatkan warga.
“Untuk kelistrikan memang kemarin sempat bergilir mati listrik bahkan sampai 5 jam setiap 3 hari sekali,” ungkap Seno mengenang gangguan keandalan sistem interkoneksi yang sempat terjadi tempo hari.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov Kaltim langsung memanggil manajemen PLN guna meminta pertanggungjawaban teknis dan peta jalan pemulihan stabilitas jaringan. Dari pemaparan langsung pimpinan General Manager (GM) unit induk kelistrikan setempat, sistem kelistrikan di Kalimantan Timur dilaporkan telah pulih menuju kapasitas operasional yang memadai.
“Tadi kami minta Pak GM menjelaskan, Pak GM sudah menyampaikan bahwa saat ini sudah mulai terpenuhi semua,” terang Seno, sembari mengapresiasi upaya normalisasi yang dilakukan korporasi listrik pelat merah tersebut.
Kendati status pasokan dinyatakan kembali normal, pemerintah daerah bersikeras agar penguatan infrastruktur ketenagalistrikan dibangun lebih kokoh dan berkesinambungan. Menatap masa depan daerah sebagai simpul strategis Nusantara, Seno menegaskan pemadaman bergilir tidak boleh lagi menjadi bagian dari keseharian warga di tengah berlimpahnya batu bara, operasi PLTU, hingga akselerasi proyek PLTA.
“Tidak lagi biarpat karena kita tahu batu bara ada di Kaltim, kemudian PLTU banyak di Kaltim, apalagi sebentar lagi PLTA juga akan ada di Kaltim. Maka tidak boleh Kaltim ini atau masyarakat Kaltim tidak menikmatinya. Kita ingin semua masyarakat Kaltim dari hulu sampai hilir, semua menikmati listrik dengan baik,” pungkasnya menutup pernyataan. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
