Ulasankaltim.id, Samarinda – Keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur kian memicu keresahan publik serta memantik perhatian serius dari berbagai kalangan. Permasalahan distribusi energi ini dinilai sangat sensitif lantaran berdampak langsung terhadap denyut nadi perekonomian, perputaran logistik, serta kelancaran mobilitas harian warga di Bumi Etam.
Situasi tersebut dipandang sebagai sebuah paradoks yang nyata. Pasalnya, Kalimantan Timur selama puluhan tahun telah masyhur dan diakui secara nasional sebagai salah satu lumbung kekayaan sumber daya alam terbesar di Indonesia, khususnya komoditas minyak bumi, gas alam, hingga batu bara.
Melihat kondisi yang kian memberatkan aktivitas masyarakat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal daerah pemilihan Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual, angkat bicara dan melayangkan desakan tegas. Ia meminta pemerintah dan seluruh otoritas terkait untuk segera mengambil langkah konkret guna mengurai sengkarut pasokan bahan bakar tersebut.
Senator asal Kaltim itu memandang sangat tidak rasional apabila masyarakat lokal justru harus berjibaku dan mengantre panjang demi mendapatkan bahan bakar di tanah kelahirannya sendiri yang berlimpah deposit energi.
“Kita berharap kelangkaan BBM di Kalimantan Timur segera teratasi. Kalimantan Timur kaya sumber daya alam, Kaltim kaya akan minyak, jangan sampai BBM langka,” ungkap Yulianus Henock Sumual dalam keterangannya.
Henock mengingatkan agar instansi berwenang tidak membiarkan persoalan defisit pasokan ini berlarut-larut tanpa kejelasan solusi sistematis. Menurutnya, hambatan rantai pasok BBM yang terus berulang mengindikasikan adanya celah atau gangguan mendasar pada tata kelola dan distribusi energi di tingkat regional.
Guna mencegah dampak ekonomi yang lebih luas, audit komprehensif dan investigasi rantai distribusi dinilai mendesak untuk segera dijalankan. Penanganan yang cepat dan terukur sangat dibutuhkan agar akar persoalan di lapangan dapat segera terpetakan serta diselesaikan secara tuntas.
“Kalau BBM langka berarti di Kaltim ini ada suatu masalah. Ada masalah di Kaltim, harus segera diatasi,” tegas Henock menandaskan urgensi perbaikan sistem.
Namun, sorotan tajam sang senator tidak hanya berhenti pada persoalan komoditas bahan bakar fosil semata. Henock turut membidik stabilitas ketahanan listrik di Kalimantan Timur yang dinilainya masih kerap mengalami pemadaman bergilir atau pemadaman tak terencana.
Bagi ritme kehidupan modern saat ini, kontinuitas aliran listrik telah menjadi kebutuhan primer yang menopang seluruh sektor, mulai dari aktivitas rumah tangga, fasilitas layanan publik, operasional institusi pendidikan, hingga denyut usaha mikro dan industri skala besar.
Frekuensi pemadaman listrik yang berulang diyakini telah mengganggu produktivitas masyarakat secara signifikan, memicu inefisiensi biaya operasional pelaku usaha, hingga berpotensi merusak perangkat elektronik milik pelanggan.
Menyikapi kenyataan tersebut, Henock secara terbuka mendesak manajemen PT PLN (Persero) untuk lekas membenahi mutu keandalan sistem ketenagalistrikan serta menjamin kontinuitas suplai daya tanpa jeda.
“PLN juga jangan sering mati lampu, ini biar dicatat ya, listrik ya. PLN ini merugikan masyarakat,” keluh Henock menyoroti dampak buruk dari pemadaman aliran listrik yang masih kerap berlangsung.
Dirinya menekankan bahwa ekspektasi publik terhadap penyedia layanan listrik negara sangat sederhana, yakni pelayanan normal, andal, dan tanpa gangguan berkepanjangan yang membebani masyarakat konsumen.
“Kita berharap PLN beroperasi secara baik-baik, ya, seperti biasa, ya,” tutur Henock lebih lanjut.
Di samping itu, Henock menyinggung tata kelola cadangan batu bara lokal yang melimpah ruah di Kalimantan Timur. Ia menegaskan perlunya penegakan asas prioritas domestik (domestic market obligation), di mana pemenuhan pasokan bahan baku pembangkit listrik milik PLN di wilayah Kaltim wajib didahulukan sebelum kuota dialokasikan untuk kebutuhan ekspor.
“Stok batu bara yang ada di Kalimantan Timur harus digunakan terlebih dahulu untuk Kalimantan Timur, ya, untuk PLN,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Henock menggarisbawahi esensi keadilan sosial dalam pemanfaatan kekayaan alam daerah, di mana limpahan sumber daya mineral dan energi semestinya berbanding lurus dengan kemakmuran serta kemudahan hidup masyarakat setempat. Jangan sampai ada disparitas kontras antara status Kaltim sebagai penghasil energi dan realitas kelangkaan yang dirasakan langsung oleh rakyatnya.
“Saya sekali lagi berharap PLN harus, harus, jangan mampet, ya,” pungkas Henock menegaskan komitmen pengawasannya terhadap kinerja sektor energi di Kalimantan Timur. (Yanur)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
