Ulasankaltim.id, Johannesburg – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Yulianus Henock Sumual, SH, M.Si, melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan para pengusaha tambang di Afria Selatan Bersama Department of Mineral Resources and Energy (DMRE) di Johannesburg, Afrika Selatan, Rabu (30/4/2025).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya diplomasi parlementer Indonesia di sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya dalam konteks pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Yulianus Henock menyampaikan pandangan kritis mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurutnya, kekayaan tambang bukan hanya soal eksploitasi ekonomi, tetapi juga bagaimana hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar wilayah tambang.
Yulianus menegaskan bahwa keterlibatan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pertambangan. Hal ini dinilai penting untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
“Skala prioritas dalam perekrutan tenaga kerja harus mengutamakan warga lokal. Mereka yang tinggal di wilayah tambang harus mendapat manfaat langsung,” ujarnya di hadapan pejabat DMRE.
Selain isu ketenagakerjaan, ia juga menyoroti urgensi pengelolaan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Menurutnya, keberlanjutan lingkungan harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan perusahaan tambang.
Ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan dapat menimbulkan krisis jangka panjang yang justru merugikan negara dan rakyatnya.
Dalam konteks hilirisasi, Yulianus Henock mengungkapkan bahwa program tersebut terbukti mampu meningkatkan pendapatan negara. Ia menyebut hilirisasi sebagai langkah strategis untuk mendorong nilai tambah dari sektor pertambangan.
“Hilirisasi harus terus didorong agar hasil tambang tidak hanya diekspor mentah, melainkan diolah untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tepat sasaran. Menurutnya, CSR yang dijalankan sesuai aturan dapat menekan angka kemiskinan di daerah penghasil tambang.
Negara-negara penghasil tambang, kata Yulianus Henock, seharusnya tidak menjadi wilayah termiskin jika pengelolaan SDA dilakukan secara transparan dan berpihak pada rakyat.
Pertemuan ini juga menjadi ajang tukar pengalaman antara Indonesia dan Afrika Selatan dalam hal regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan proyek tambang berkelanjutan.
Kedua belah pihak sepakat bahwa kolaborasi internasional dapat memperkuat tata kelola sumber daya alam secara global, terutama dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan ketimpangan sosial.
Dr. Yulianus Henock berharap hasil pertemuan ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dan pelaku industri di Indonesia untuk memperkuat prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan tambang.
RDP ini menjadi bagian dari agenda strategis Komite II DPD RI dalam melakukan pengawasan dan penguatan kebijakan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.
Kunjungan kerja ke Afrika Selatan ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun kemitraan global yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. (Fer)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
